Header Ads

Kades di Kota Nanas Dipanggil Kejaksaan


PRABUMULIH, RS -
Kasus dugaan penyelewengan dana desa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel) terus bergulir. Diketahui, satu kepala desa di kota nanas itu telah dipanggil oleh jaksa.

“Sementara masuk baru satu kayaknya. Iya dipanggil untuk kita mintai keterangan,” ungkap Kepala Kejari Prabumulih, Taufik Gunawan SH MH saat dibincangi belum lama ini.

Namun, Kajari Prabumulih tidak menyebutkan satu kades yang telah dipanggil tersebut. Menurutnya, jaksa sejauh ini masih memberikan kewenangan kepada pihak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Pemerintah Kota Prabumulih untuk mengevaluasi jajaran kepala desa imbas dugaan korupsi itu.

Jadi begini, kenapa kami tekankan ke Inspektorat terlebih dahulu, satu secara undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu memang mengamanatkan kita untuk berkoordinasi dengan APIP.

Sama halnya, lanjut dia dengan poin yang kedua penjelasan aturan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

“Secara teknis, dalam penanganan perkara kalau itu bola muntahnya ke kami dalam bentuk laporannya memang sudah ada, dan hasil laporan dengan inspektoratnya juga sudah jadi, maka itu sudah bisa menjadi salah satu alat bukti,” terangnya.

“Jadi kalau memang benar nanti ada laporan dari Inspektoratnya, maka kita sudah mendapatkan satu alat bukti dan kami tinggal sidik. Dan biasanya kami kalau ketemu perkara yang seperti itu penanganan kami juga lebih cepat, tidak perlu lagi untuk ke BPKP atau BPK lagi,” tambahnya.

Disinggung mengenai apakah ada batasan waktu berapa lama pihak Inspektorat untuk melakukan evaluasi terhadap imbas dugaan korupsi penyimpangan dana desa itu?, menurut Taufik, hal tersebut bukanlah kewenangan pihaknya untuk menargetkan batasan waktu ke pihak APIP tersebut.

“Wah kalau itu langsung tanya saja ke sana (Inspektorat), iya dorong ajalah di sana. Pokoknya kita kalau ada bola muntah ke kita, tinggal kita tendang masukin ke gawangnya aja,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) kembali melaporkan kasus dugaan penyelewengan dana desa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel).

Pihaknya meminta, agar Kejaksaan segera mengaudit penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 hingga 2020 di dua desa di wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih.

Ketua Umum APM Kota Prabumulih, Adi Susanto SE kepada awak media mengungkapkan, berkas yang diserahkan belum lama ini kepada jaksa tersebut berisikan sejumlah item dugaan penyelewengan dana desa, hasil temuan dari masyarakat.

“Kami meminta jaksa benar-benar serius mengusut kasus dugaan penyelewengan dana desa di Prabumulih ini hingga tuntas,” katanya didampingi Penasehat Hukumnya, Maiwan Kaini SH MHum usai menyampaikan surat permohonan audiensi terkait persoalan perekrutan tenaga kerja lokal proyek tol di Kantor DPRD Prabumulih beberapa waktu yang lalu. (Hn/PP)

No comments

Theme images by rajareddychadive. Powered by Blogger.