Header Ads

Sekda Lahat Kemukakan Dana Recrofusing Pemda Dalam Penanganan Covid-19 Sebesar 78 M

 


LAHAT, RS - Sekretaris gugus tugas Covid - 19 Kabupaten Lahat, Drs Ali Afandi, M.Pd.I mengemukakan, dana recrofusing Pemda Lahat dalam penanganan Covid - 19 sebesar Rp.78 milyar diposkan untuk biaya tak terduga (BTT).

"Rp 3 milyar dicadangkan untuk bencana alam, sedangkan Rp 75 milyar untuk bencana non alam Covid - 19 yang digunakan sesuai dengan rencana aksi penanganan Covid - 19 di Kabupaten Lahat," jelasnya. Jumat (26/03/21).

Dia menerangkan, ada tiga rencana aksi yang ditetapkan yakni meliputi sosialisasi, pencegahan Covid - 19 serta penanganan prasarana kesehatan dan jejaring sosial bagi masyarakat terdampak Covid 19.

"Dalam rencana aksi itu Satgas Covid - 19 Lahat bersama OPD terkait telah menyusun rencana penanganan Covid - 19 dengan rencana kebutuhan belanja (RKB) sesuai kebutuhan tupoksi masing - masing OPD," ujar Ali Afandi seraya menambahkan jika total keseluruhan sebesar Rp 44 milyar namun dalam realisasinya dari RKB hanya mencapai Rp 36 milyar.

Adapun rincian anggaran Rp 36 milyar yang sudah digunakan OPD itu disebutkannya, Dinkes sebesar Rp.19,2 milyar, RSUD Lahat Rp 8,9 milyar PRKPP RP 1.05 milyar, Dinas Pertanian Rp.2.2 milyar, Diskominfo Rp 372 juta kemudian lanjut Ali Afandi, TNI/Polri Rp 1.5 milyar, BPBD Rp 2.6 milyar dan Dinsos Rp 129 juta namun Dinsos sendiri dicadangkan dalam RKB sebesar Rp 8 milyar, akan tetapi tidak bisa diserap karena faktor data miskin yang pada umumnya sudah tercover oleh program pusat, baik dari Kemensos dan Kementerian Desa Tertinggal melalui dana desa.

"Bahwa RKB Covid -19 masing - masing OPD berbeda - beda kegiatannya seperti RSUD digunakan untuk peningkatan fasilitas dan penanganan pasien, berikutnya Dinkes digunakan untuk pelayanan kesehatan di 34 puskesmas seperti tracking dan sapras termasuk pengadaan alat - alat kesehatan yang salah satunya PCR," terangnya.

Sementara untuk BPBD sambung Ali Afandi, digunakan untuk pembiayaan 3 posko utama perbatasan diantaranya, Muara Lawai, Kikim Barat dan Posko Selawi selama 3 bulan serta posko pembantu di Muara Payang, Mulak Ulu dan Tanjung Sakti.

"Lalu Dinas Pertanian digunakan untuk 45 kelompok tani (Koptan) yang tersebar pada 15 kecamatan serta masyarakat terdampak Covid - 19 yang sasaranya para petani melalui program bantuan bibit.

Dan sasaran para petani itu, dia kembali menjelaskan yakni melalui program bantuan berupa jagung manis, pupuk dan obat - obatan," ungkapnya.

Sedangkan Dinas PRKP masih menurut Ali Afandi, diperuntukan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana Terminal Batai dengan dijadikan rumah isolasi termasuk pengadaan tanah kuburan Covid - 19 dan Dinas Kominfo pada prinsipnya digunkan untuk sosialisasi penanganan Covid - 19.

" Untuk instusi TNI/Polri digunakan untuk keamanan dan dapur umum berupa pembagian nasi pada seluruh wilayah kecamatan dan Dinsos digunakan untuk pendataan masyarakat miskin terdampak Covid - 19 serta pendampingan program dari Kementerian dalam hal distribusi bantuan jejaring sosial," bebernya seraya memaparkan jika sisa dana dari Rp 75 milyar yang disediakan tetap berada di kas daerah. Namun untuk kaitan masalah soal santunan kematian bagi yang meninggal karena positif Covid - 19 senilai Rp 6 milyar Ali Afandi mengaku jika itu tidak benar.

" No coment, karena hal itu tidak ada dalam rencana aksi dan RKB Satgas. Itu hanya hoaks yang sengaja dilontarkan tanpa didukung dengan data dan fakta," bebernya.

Ali Afandi menambahkan, soal adanya keterlambatan transfer ke OPD pengguna anggaran Covid - 19 namun kata Ali Afandi persoalan itu sudah disampaikan ke masyarakat maupun ke DPRD Lahat melalui dengar pendapat.

"Bahwa memang proses pengajuan anggaran melalui beberapa tahap pertama pengajuan dari OPD ke BPBD yang direviu oleh BPBD, selanjutnya dimintakan review atau evaluasi oleh APIP Inspektorat dan setelah itu paparan dengan APH ( Kejaksaan - red). Setelah proses ini dan sudah dianggap clear and clean baru BPBD mengajukan anggaran ke BPKAD," terangnya lagi.

Ali Afandi kembali menerangkan, dalam pelaksanaan kegiatan, BPBD juga tetap meminta pendampingan dari APIP dan APH tujuannya adalah agar dalam penggunaan anggaran Covid - 19 pelaksanaan berjalan cukup baik.

"Kita juga sudah diperiksa BPK 1 bulan menyangkut managemen penanganan Covid - 19. Saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan keuangan BPK dan perlu disampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2021 masalah penanganan Covid - 19 sudah dikembalikan ke OPD masing - masing karena bencana non alam ini sudah bisa diprediksi," pungkasnya. (Han)


No comments

Theme images by rajareddychadive. Powered by Blogger.