Header Ads

Ratusan Kendaraan Bermotor Terjaring Razia PKB

PRABUMULIH, RUBRIKSUMSEL - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan UPTD Samsat Kota Prabumulih menggelar razia PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tugu Kecil, Kota Prabumulih, Rabu (18/09/2019).

Giat razia tersebut mulai dari hari senin diadakan selama tiga hari, razia di peruntukan untuk kendaraan yang mati pajak dan KIR kendaraan.

Kepala UPTD Bapenda Samsat Kota Prabumulih Feri Munanto melalui Doni andrivan Bapenda kasi Penagihan dan Pendataan mengatakan, kegiatan ini untuk menjaring kendaraan yang pajak nya mati atau menunggak.

"Giat ini dilakukan per Triwulan, kegiatan ini digelar dengan bekerjasama dengan stakeholders yang terkait yaitu pihak Polres Prabumulih, Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, pihak Bapenda mencatat dan menginventarisasi hasil kegiatan tersebut dan menjadi acuan untuk dapat ditindaklanjuti dengan penagihan tunggakan kalau pun di dapati tunggakan pajak ataupun pajak mati bisa langsung membayar di Samsat Keliling.

"Bagi pengendara yang terjaring pemeriksaan kita arahkan ke Samling (Samsat Keliling), kita sengaja tujuannya adalah supaya apa bila wajib pajak kendaraan nya mati pajak itu kita arahkan pembayaran ke samling jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar," ujarnya.

Masih kata Andrivan, Apabila ditemukan wajib pajak yang masih ngeyel atau tidak mau membayar dengan berbagai macam alasan untuk tidak membayar maka akan di beri tindakan penilangan dari pihak kepolisian.

"Sesuai undang-undang baru dari kepolisian bahwasanya bisa ditindak untuk pengendara yang tidak melakukan pengesahan setiap tahunnya dalam arti kata pembayaran pajak. Sejauh ini kendaraan yang terjaring razia berjumlah sekitar 400 unit kendaraan baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua," tandasnya.

Diketahui,  STNK bermotor dan TNKB berlaku selama lima tahun dan harus dilakukan pengesahan tiap tahunnya. Hal tersebut tercantum pada Undang - Undang  Nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan pasal 70 ayat 2.

Bila pemilik kendaraan tidak melakukan kewajibannya, membayar pajak kendaraan setiap tahun dan per lima tahun, artinya surat-surat kendaraan tidak sah. Penekanannya pada argumentasi hukum bukan pada pajak mati namun pada aspek keabsahan atau legalitas STNK

Laporan : Han

No comments

Theme images by rajareddychadive. Powered by Blogger.